by

Sakit Hati Pekerja Lihat Pengesahan Omnibus Law Dikebut DPR

Amelia (23) terkejut menonton siaran berita yang menayangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin (5/10).

Amel merasa ‘sakit hati’. Ia kecewa lantaran haknya sebagai seorang pekerja tak diperjuangkan baik oleh pemerintah maupun anggota dewan. Dengan mudahnya palu diketuk sebagai tanda pengesahan RUU yang bakal mengancam keberlangsungan hidup jutaan buruh atau pekerja.

Baca juga : Venezuela Menang Banding, Dapat Emas Rp26,5 T dari Inggris

Sebagai seorang pekerja kontrak di sebuah perusahaan swasta, Amel merupakan salah satu pekerja yang akan terkena imbas pengesahan beleid tersebut. Ia khawatir tak akan pernah diangkat sebagai karyawan tetap karena perubahan aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Sebelumnya, pada Pasal 59 poin 1 UU Ketenagakerjaan disebutkan jika PKWT hanya dibuat untuk pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu paling lama 3 tahun.

Jika demikian, Amel dan jutaan pekerja lainnya berpotensi tak pernah menerima jaminan pensiun dan kesehatan. Ini jelas bertentangan dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat kecil.

Amel juga mempertanyakan dikebutnya pengesahan RUU Ciptaker. Ia melihat kejanggalan karena tujuan dari Omnibus Law Ciptaker ialah untuk mempermudah investasi masuk ke Indonesia.

Sementara, investasi masih seret di tengah pandemi. Tak ayal, ia menilai pengesahan omnibus law hanya akan merampas hak pekerja yang terancam di-PHK.

Melihat poin-poin dalam RUU tersebut, ia berkesimpulan bahwa omnibus law tak berpihak kepada rakyat kecil seperti dirinya, melainkan korporasi yang kian diringankan bebannya.

Keluhan senada juga dilontarkan Disty, seorang pekerja kontrak di firma yang bergerak di bidang riset dan marketing. Dia menilai pengesahan RUU Ciptaker akan merugikan pekerja kecil, baik di sektor formal mau pun nonformal.

Baca Juga :  Kemenag Bahas SKB 2 Menteri Soal Rumah Ibadah Jadi Perpres

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 81 poin 4 hingga 11 UU Ciptaker yang mengubah dan menghapus sejumlah aturan tentang pekerja asing dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Meski tak berdaya, Disty berharap pemerintah bisa mengubah poin-poin yang dinilai merugikan pekerja tersebut.

Comment

1 comment

News Feed