by

Pilkada Serentak Tak Bisa Vote From Home

-Politik-60 views

Pemerintah, KPU dan DPR akhirnya sepakat jika pelaksanaan pilkada serentak 2020 akan digelar di bulan Desember mendatang. Arief Budiman selaku ketua KPU mengatakan jika pelaksanaan pilkada tetap harus berlangsung di TPS bukan malah melalui vote from home atau e-voting dengan surat pos.

Hal ini kembali ditegaskan oleh Arief melalui diskusi virtual yang dilakukan oleh Rumah Pemilu pada channel Youtubenya. Pelaksanaan pilkada dengan Vote from home sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan. Hal ini karena tidak ada waktu yang memungkinkan untuk melakukan simulasi kepada masyarakat.

Baca juga : Ketua Jakmania Tak Setujui Liga 1 Tanpa Penonton

Karena hal tersebut Arief menegaskan kembali jika Pilkada harus dilakukan di TPS pada Desember mendatang. Yang terpenting adalah tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang harus ketat dan penuh pengawasan. Mengingat saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh daerah di Indonesia sehingga untuk meminimalisir terjadinya penyebaran Covid-19 harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan.

Namun walaupun demikian pihak KPU masih akan memakai metode e-rekap sebagai metode perhitungan rekapitulasi suara mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat. E-rekap ini ini dilakukan dengan melakukan sistem scan pada C1 sama seperti yang sudah diterapkan dua kali pada pemilu.

Arief juga berpesan kepada masyarakat agar tidak takut untuk datang ke TPS. Arief berharap agar masyarakat masih bisa memilih seperti sebelumnya di TPS dengan menjalankan protokol kesehatan Covid-19 yang sangat ketat pastinya. Jika kurva pandemi saat pelaksanaan pemilihan meningkat maka juga harus diikuti dengan menjalankan protokol kesehatan. Ia berpesan kepada masyarakat agar tetap menjaga prinsip dari pilkada yang menggembirakan.

Selain itu, penyelenggara Pilkada harus bekerja sama bersama gugus tugas penanganan Covid-19 dan juga pemerintah pada tiap tahapan pilkada dan juga tidak mengurangi kualitas serta prinsip demokrasi. DPR juga meminta KPU, DKPP dan Bawaslu agar mengajukan usulan tambahan anggaran secara rinci untuk konsekuensi dari penerapan protokol kesehatan di Pilkada nantinya.

Comment

News Feed