by

DPRD DKI Kritik Anies, Ganjil Genap Motor Bikin Susah Rakyat

DPRD DKI Jakarta mengkritik rencana Gubernur Anies Baswedan menerapkan aturan ganjil genap bagi mobil maupun sepeda motor pribadi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi.

DPRD DKI meminta rencana ganjil genap bagi sepeda motor dikaji ulang, bahkan kalau bisa aturan itu tak diterapkan karena hanya menyusahkan rakyat kelas menengah ke bawah.

Baca juga : Gugus Tugas Covid-19 Larang Pesantren Buru-buru Dibuka

“Pengguna sepeda motor ini kan dipastikan dari kalangan menengah ke bawah. Jangan sampai kebijakan (ganjil genap) itu membuat mereka yang arus utama ekonominya menggunakan sepeda motor jadi terkendala,”

Aturan mengenai ganjil genap tercantum dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Transisi. Pasal itu menjelaskan bahwa sistem ganjil genap tidak hanya berlaku terhadap kendaraan pribadi berupa mobil, tetapi juga sepeda motor.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak. Menurut Gilbert, jika kebijakan tersebut dilakukan maka penularan Covid-19 akan terjadi, mengingat masyarakat akan memilih menggunakan sarana transportasi umum sebagai alternatif menuju ke tempat tujuan.

“Di sisi lain kalau (sepeda motor) ini dibatasi, tidak akan menjawab persoalan dan tidak memenuhi kepentingan masyarakat. Jadi kita menganjurkan itu untuk dipertimbangkan dan diberikan batas waktu yang sesuai dengan data kalau grafik data (persebaran corona) ini sudah datar, itu yang kita harapkan,” ungkap Gilbert.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya akan terus mengevaluasi wacana kebijakan ganjil genap bagi kendaraan bermotor dengan memperhatikan sejumlah aspek.  Seperti, permintaan transportasi yang menurutnya merupakan turunan dari dampak kegiatan ekonomi sosial dan lain sebagainya.

Baca Juga :  Risma Menangis, Terima Bantuan Ribuan APD Dari BIN

Comment

1 comment

News Feed